Penulis: Dave Bonifacio Hukum acara perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan hukum formil yang digunakan untuk mempertahankan keberlangsungan hukum perdata materiil dalam hal adanya tuntutan hak.[1] Adapun hukum perdata materiil yang dimaksud meliputi segala...
Artikel Fakta Hukum
Perbedaan Akta Otentik dan Akta dibawah Tangan
Penulis: Gloria Beatrix Dalam bidang Hukum Perdata dikenal 2 (dua) jenis akta yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan.[1] Hal ini tercantum dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyebutkan : “Pembuktian dengan tulisan dilakukan...
Sanksi Pelaku Wanprestasi
Penulis: Erick Makmur Perjanjian Manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagai makhluk sosial pasti selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa kegiatan usaha yang tidak dapat terlepas dari perjanjian atas suatu prestasi...
Mengenal Asas Teritorial dalam Hukum Pidana
Penulis: Brian Dave Dalam menerapkan peraturan-peraturan pidana dalam suatu negara, hakim dan pengadilan hanya dapat memberlakukan hukum positif yang ada di negara tersebut. Hal tersebut merupakan bentuk kedaulatan negara dalam melaksanakan penegakan hukum. Mengenai...
Syarat Berdirinya Perseroan Terbatas
Penulis: Daffa Dhiya Dalam ilmu hukum, terdapat sebuah konsep subjek hukum. Subjek hukum adalah setiap pendukung (pembawa) hak dan kewajiban.[1] Ada dua macam subjek hukum: manusia dan badan hukum. Manusia sebagai subjek hukum karena kodratnya, sedangkan badan hukum...
Pihak Intervensi dalam Hukum Acara Perdata
Penulis: Thomas Chandra Dalam hukum acara tentunya terdapa pihak-pihak dalam suatu perkara. Adapun salah satunya di Hukum Acara Perdata. Dalam Hukum Acara Perdata, pihak-pihak tersebut umumnya adalah tergugat dan penggugat. Akan tetapi, ada kalanya ada pihak yang...
Apakah Perbedaan Tindak Pidana Korupsi dan Penggelapan?
Penulis: Gloria Beatrix Pengertian tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang...
Overmacht (Daya Paksa) dalam Hukum Pidana
Penulis: Thomas Chandra Konsep overmacht atau yang sering disebut sebagai daya paksa merupakan konsep yang sudah umum dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini tampak pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah mencantumkan hal tersebut di dalamnya. Pada Pasal...
Apakah Anak Berpenghasilan Wajib Membayar Pajak?
Penulis: Feliks Gerald Ferguson Purba Peraturan mengenai cakap hukum menjadi penting karena dapat menentukan sah atau tidaknya tindakan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum.[1] Untuk mengetahui tindakan seseorang telah cakap hukum, kita dapat mengacu pada...









