Artikel Fakta Hukum

Penadahan dalam Hukum Pidana

Penadahan dalam Hukum Pidana

Penulis: Brian Dave Di tengah perkembangan zaman yang semakin meluas, muncul berbagai wadah untuk masyarakat melakukan transaksi jual beli. Keberagaman metode jual beli baik secara luring maupun daring tentu memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari....

read more
Penangkapan Dalam Hukum Acara Pidana

Penangkapan Dalam Hukum Acara Pidana

Penulis: Daffa Dhiya Dalam Hukum Acara Pidana dikenal sebuah konsep yang disebut sebagai upaya paksa. Upaya paksa adalah segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum pidana terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki dan...

read more
Kapan Penegak Hukum dapat Melakukan Penahanan?

Kapan Penegak Hukum dapat Melakukan Penahanan?

Penulis: Sarah Fortuna Mutiha Hutagaol Penahanan adalah proses dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak melarikan diri dari tempat pelaku melakukan tindak pidana.[1] Dalam Pasal 1 Angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana...

read more
Hak Imunitas Advokat, Mutlak atau Tidak?

Hak Imunitas Advokat, Mutlak atau Tidak?

Penulis: Gaol Lando Marpaung Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menegaskan secara jelas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Adapun konsekuensi dari ketentuan pasal ini adalah...

read more
Apa Itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)?

Apa Itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)?

Penulis: Antonio Anandityo Bagaskara, S.H. Salah satu alasan pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Konsumen) ialah adanya fenomena di masyarakat yang kedudukan konsumen pada...

read more
Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata

Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata

Penulis: Feliks Gerald Ferguson Purba Pembuktian  merupakan proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan dalam hukum acara yang berlaku.[1] Tujuan pembuktian adalah untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti, tidak...

read more
Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Sektor Perbankan

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Sektor Perbankan

Penulis: Putri Salsabila Mutiara Anandiza Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka...

read more