Penulis: Frisca Pembuatan akta merupakan dampak langsung dari adanya berberapa ketentuan di dalam perundang-undangan nasional yang menegaskan bahwa untuk melaksanakan perbuatan hukum tertentu diwajibkan melalui pembuatan akta otentik sebagai alat pembuktiannya.[1]...
Artikel Fakta Hukum
Kapan Penegak Hukum dapat Melakukan Penahanan?
Penulis: Sarah Fortuna Mutiha Hutagaol Penahanan adalah proses dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak melarikan diri dari tempat pelaku melakukan tindak pidana.[1] Dalam Pasal 1 Angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana...
Hak Imunitas Advokat, Mutlak atau Tidak?
Penulis: Gaol Lando Marpaung Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menegaskan secara jelas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Adapun konsekuensi dari ketentuan pasal ini adalah...
Apa Itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)?
Penulis: Antonio Anandityo Bagaskara, S.H. Salah satu alasan pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Konsumen) ialah adanya fenomena di masyarakat yang kedudukan konsumen pada...
Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata
Penulis: Feliks Gerald Ferguson Purba Pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan dalam hukum acara yang berlaku.[1] Tujuan pembuktian adalah untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti, tidak...
Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Sektor Perbankan
Penulis: Putri Salsabila Mutiara Anandiza Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka...
Mengenal Beberapa Asas dalam Hukum Acara Perdata
Penulis: Dave Bonifacio Hukum acara perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan hukum formil yang digunakan untuk mempertahankan keberlangsungan hukum perdata materiil dalam hal adanya tuntutan hak.[1] Adapun hukum perdata materiil yang dimaksud meliputi segala...
Perbedaan Akta Otentik dan Akta dibawah Tangan
Penulis: Gloria Beatrix Dalam bidang Hukum Perdata dikenal 2 (dua) jenis akta yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan.[1] Hal ini tercantum dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyebutkan : “Pembuktian dengan tulisan dilakukan...
Sanksi Pelaku Wanprestasi
Penulis: Erick Makmur Perjanjian Manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagai makhluk sosial pasti selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa kegiatan usaha yang tidak dapat terlepas dari perjanjian atas suatu prestasi...