Artikel Fakta Hukum

Kapan Penegak Hukum dapat Melakukan Penahanan?

Kapan Penegak Hukum dapat Melakukan Penahanan?

Penulis: Sarah Fortuna Mutiha Hutagaol Penahanan adalah proses dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak melarikan diri dari tempat pelaku melakukan tindak pidana.[1] Dalam Pasal 1 Angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana...

read more
Hak Imunitas Advokat, Mutlak atau Tidak?

Hak Imunitas Advokat, Mutlak atau Tidak?

Penulis: Gaol Lando Marpaung Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menegaskan secara jelas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Adapun konsekuensi dari ketentuan pasal ini adalah...

read more
Apa Itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)?

Apa Itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)?

Penulis: Antonio Anandityo Bagaskara, S.H. Salah satu alasan pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Konsumen) ialah adanya fenomena di masyarakat yang kedudukan konsumen pada...

read more
Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata

Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata

Penulis: Feliks Gerald Ferguson Purba Pembuktian  merupakan proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan dalam hukum acara yang berlaku.[1] Tujuan pembuktian adalah untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti, tidak...

read more
Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Sektor Perbankan

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Sektor Perbankan

Penulis: Putri Salsabila Mutiara Anandiza Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka...

read more
Mengenal Beberapa Asas dalam Hukum Acara Perdata

Mengenal Beberapa Asas dalam Hukum Acara Perdata

Penulis: Dave Bonifacio Hukum acara perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan hukum formil yang digunakan untuk mempertahankan keberlangsungan hukum perdata materiil dalam hal adanya tuntutan hak.[1] Adapun hukum perdata materiil yang dimaksud meliputi segala...

read more
Perbedaan Akta Otentik dan Akta dibawah Tangan

Perbedaan Akta Otentik dan Akta dibawah Tangan

Penulis: Gloria Beatrix Dalam bidang Hukum Perdata dikenal 2 (dua) jenis akta yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan.[1] Hal ini tercantum dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyebutkan :  “Pembuktian dengan tulisan dilakukan...

read more
Sanksi Pelaku Wanprestasi

Sanksi Pelaku Wanprestasi

Penulis: Erick Makmur Perjanjian Manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagai makhluk sosial pasti selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa kegiatan usaha yang tidak dapat terlepas dari perjanjian atas suatu prestasi...

read more