Penulis: Cindy Ciawi Dalam rangka upaya mewujudkan hak pekerja atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan upah minimum.[1] Ketika berbicara mengenai upah minimum bagi pekerja, pada dasarnya terdapat banyak istilah yang perlu dipahami. Hal ini...
Artikel Fakta Hukum
Mengenal Perbedaan Perjanjian Jual Beli (PPJB) dan Akta Jual Beli (AJB)
Penulis: Patricia Daniella Chandra Dalam melakukan transaksi jual beli Hak Atas Tanah (selanjutnya disebut HAT)[1], syarat wajib yang harus terpenuhi sebagai bukti adanya peralihan HAT adalah Akta Jual Beli (selanjutnya disebut AJB). Akan tetapi, seringkali terdapat...
Lindungi Merek Anda, Bagaimana Prosedur Pendaftaran Merek di Indonesia?
Penulis: Azka Muhammad Habib & Muhammad Adam Zafrullah Merek merupakan salah satu dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilindungi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah...
Kewenangan Penyidikan Dalam RUU HAP
Penulis: Olivia Agatha Kusuma (Dosen Fakaultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan) Sistem peradilan pidana Indonesia berada di persimpangan jalan. Perdebatan mengenai siapa yang memiliki kewenangan penyidikan mengemuka sebagai salah satu isu krusial dalam perumusan...
Reduksi (Lagi) Makna Keadilan Restoratif Dalam RUU HAP
Penulis: A.M.Fariduddin (Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan) Keadilan restoratif adalah konsep keadilan yang mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan berbasis kebutuhan terhadap korban, pelaku, dan lingkungan yang terdampak suatu tindak pidana.[1]...
LAPS SJK: Upaya Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan
Penulis: Damar Raihan Akbar Dalam praktiknya, pelaksanaan kegiatan dalam industri jasa keuangan antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PUJK) dengan konsumen, berpotensi memunculkan berbagai permasalahan yang menyebabkan terlanggarnya hak-hak dari...
Perkawinan Islam yang Tidak Dicatatkan, Apa Solusinya?
Penulis: Raymond Candela Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) merupakan suatu hukum positif yang mengatur ketentuan terkait rukun dan syarat perkawinan Islam di Indonesia....
Jangka Waktu Hak Guna Bangunan dalam Hukum Positif di Indonesia
Oleh: Ilham Restu Ramadhani Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) merupakan Program Revolusi di bidang agraria yang sering disebut dengan Agrarian Reform Indonesia, salah satu isi dari program tersebut...
Apa yang Terjadi Jika Kota Kosong Menang Melawan Calon Tunggal Dalam PILKADA?
Oleh: Eugenia Priska Labaran Pada tanggal 27 November 2024, secara bersamaan seluruh Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih akan memberikan hak suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 (selanjutnya disebut PILKADA Serentak 2024)....