Penulis: Ancilla Vida

Berdasarkan data kepolisian, laporan pencemaran nama baik di media sosial masih menjadi persoalan yang relevan. Sepanjang tahun 2025, Polda Metro Jaya mencatat 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) laporan pencemaran nama baik dari 4.271 (empat ribu dua ratus tujuh puluh satu) laporan kejahatan siber.[1] Sementara itu, Polda Sulawesi Tenggara menerima 109 laporan pencemaran nama baik selama Januari-Mei 2026.[2] Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pencemaran nama baik masih menjadi salah satu persoalan dalam penanganan kejahatan siber. Kemudahan penyebaran informasi melalui media sosial juga menimbulkan persoalan mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan perbuatan yang dapat dipidana karena menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Persoalan tersebut semakin kompleks karena media sosial memungkinkan berbagai bentuk komunikasi, mulai dari kritik, pendapat, dan penyampaian informasi hingga tuduhan terhadap seseorang. Selain isi pernyataan, lingkup penyebarannya, baik melalui akun publik, grup terbatas, maupun pesan pribadi, juga perlu diperhatikan untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana pencemaran nama baik.
Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kehormatan serta nama baik merupakan 2 (dua) kepentingan yang perlu ditempatkan secara seimbang. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Di sisi lain, Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 memberikan dasar bagi pembatasan pelaksanaan hak dan kebebasan dengan undang-undang, antara lain untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Perlindungan atas hak dan kebebasan tersebut menjadi salah satu alasan munculnya delik pencemaran nama baik dalam hukum pidana di Indonesia. Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) mulai berlaku. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 433 KUHP, dengan pemberatan pidana berupa penambahan 1/3 (satu per tiga) dari maksimum pidana apabila dilakukan menggunakan sarana teknologi informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 441 ayat (1) KUHP. Artikel ini membahas batas hukum pencemaran nama baik di media sosial, khususnya pemenuhan unsur-unsurnya, termasuk unsur “diketahui umum”, serta pembedaan antara pencemaran nama baik dengan kritik, opini, dan penyampaian informasi.
Pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui tuduhan, pernyataan, atau informasi yang dapat merusak reputasi.[3] Pengaturan mengenai hal tersebut dimuat dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP yang merumuskan sebagai berikut:
“Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”
Penjelasan pasal yang sama menunjukkan bahwa sifat dari perbuatan pencemaran adalah perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik lisan, tulisan, maupun dengan gambar. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, yaitu: (1) adanya perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain; (2) dilakukan dengan cara menuduhkan suatu hal; dan (3) terdapat maksud agar tuduhan tersebut diketahui umum. Selain memenuhi unsur-unsur tersebut, proses penuntutan tindak pidana ini bergantung pada adanya pengaduan dari korban tindak pidana.[4] Berdasarkan uraian tersebut, keberatan atau perasaan dirugikan dari seseorang tidak dengan sendirinya membuat suatu pernyataan dapat diproses sebagai tindak pidana pencemaran nama baik.
Dalam konteks media sosial, pemenuhan unsur tersebut perlu dilihat dari bentuk dan cara pernyataan disampaikan. Unggahan pada akun publik, komentar pada suatu unggahan, unggahan pada grup dengan anggota tertentu, maupun komunikasi melalui pesan pribadi memiliki lingkup penyebaran yang berbeda. Oleh karena itu, penggunaan media sosial tidak dengan sendirinya menjadikan suatu pernyataan sebagai pencemaran.[5] Terlebih dahulu harus dilihat apakah pernyataan tersebut memenuhi unsur pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP. Selain berkaitan dengan cara penyebaran, penggunaan media sosial juga berhubungan dengan pemberatan pidana. Pasal 441 ayat (1) KUHP menentukan bahwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) apabila dilakukan dengan sarana teknologi informasi. Dengan demikian, penggunaan media sosial tidak membentuk unsur pencemaran yang berbeda, tetapi dapat menjadi dasar pemberatan pidana apabila tindak pidana pencemaran telah terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pencemaran nama baik melalui media sosial terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu pemenuhan unsur pencemaran berdasarkan Pasal 433 dan penggunaan teknologi informasi sebagai dasar pemberatan berdasarkan Pasal 441 ayat (1).
Tidak semua pernyataan yang bersifat negatif, merugikan atau menimbulkan ketidaknyamanan bagi seseorang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Pasal 433 KUHP mensyaratkan adanya perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik dengan cara menuduhkan suatu hal. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu pernyataan tidak cukup hanya didasarkan pada apakah pernyataan tersebut dianggap merugikan atau tidak menyenangkan, tetapi harus memperhatikan substansi dan cara penyampaian pernyataan tersebut. Kritik merupakan kecaman atau tanggapan yang terkadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya.[6] Sementara itu, opini merupakan pandangan atau penilaian seseorang terhadap suatu persoalan.[7] Bentuk komunikasi tersebut tidak secara otomatis merupakan pencemaran. Meskipun demikian, penggunaan bentuk komunikasi tersebut tidak menghilangkan kemungkinan terpenuhinya unsur pencemaran, melainkan bergantung pada isi dan konteks pernyataan yang disampaikan. Batas tindak pidana ini juga diatur dalam Pasal 433 ayat (3) KUHP yang menentukan bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap suatu pernyataan tidak hanya berhenti pada keberadaan tuduhan, tetapi juga harus memperhatikan konteks dan tujuan penyampaiannya.[8] Dengan demikian, unsur pencemaran tidak boleh ditafsirkan terlalu luas hingga mencakup setiap bentuk ketidaksetujuan atau penilaian terhadap orang lain.
Selain serangan terhadap kehormatan atau nama baik dan tuduhan mengenai suatu hal, Pasal 433 KUHP mensyaratkan adanya maksud supaya hal tersebut diketahui umum. Dalam konteks media sosial, unsur ini menjadi penting sebagaimana teknologi memungkinkan suatu pernyataan disampaikan kepada lingkungan yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan karakteristik antara unggahan pada akun yang dapat diakses publik dan pesan yang dikirimkan kepada satu orang. Akan tetapi, baik Pasal 433 ayat (1) KUHP maupun Pasal 441 KUHP tidak memberikan definisi maupun batasan mengenai apa yang dimaksud dengan “diketahui umum”. Sebelum berlakunya KUHP, istilah “umum” atau “publik” diartikan sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.[9] Lebih lanjut, kriteria “diketahui umum” dapat mencakup unggahan pada akun media sosial yang dapat diakses publik serta penyebaran konten melalui grup percakapan terbuka yang memungkinkan siapa pun bergabung, mengunggah, dan membagikan informasi tanpa pembatasan atau moderasi.[10] Meskipun ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tidak lagi menjadi dasar pemidanaan setelah berlakunya KUHP, ukuran tersebut dapat digunakan sebagai salah satu rujukan untuk memahami karakter penyebaran yang ditujukan kepada publik, sepanjang uraian istilah tersebut tidak diperlakukan sebagai definisi yang diberikan oleh Pasal 433 KUHP.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial tidak menjadikan suatu pernyataan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Batas pidana ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya unsur dalam Pasal 433 KUHP terutama adanya serangan terhadap kehormatan atau nama baik melalui penuduhan suatu hal dengan maksud agar tuduhan tersebut diketahui umum. Oleh sebab itu, suatu kritik, opini, maupun informasi dengan konotasi negatif tidak dapat langsung dipidana karena menimbulkan kerugian atau ketidaknyamanan bagi pihak tertentu. Penilaian terdapat pernyataan tersebut harus didasarkan pada isi dan konteks penyampaiannya. Unsur “diketahui umum” menjadi batasan penting karena Pasal 433 KUHP tidak memberikan ukuran mengenai pemenuhan unsur tersebut, sehingga karakter penyebaran dan maksud pelaku perlu dilihat dalam perkara. Dengan demikian, media sosial bukan merupakan unsur yang menjadikan suatu pernyataan sebagai pencemaran, melainkan sarana yang dapat menjadi dasar pemberatan pidana setelah unsur pencemaran terpenuhi.
Referensi:
[1] Divisi Humas Polri, Polda Metro Jaya Tangani 4.271 Laporan Kasus Siber Sepanjang 2025, Portal Divisi Humas Polri, 31 Desember 2025, https://portal.divhumas.polri.go.id/id/explore/polda-metro-jaya-tangani-4271-laporan-kasus-siber-sepanjang-2025-2c174e23
[2] Divisi Humas Polri, Polda Sultra Catat 109 Laporan Dugaan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Sepanjang Januari–Mei 2026, Humas Polri, https://humas.polri.go.id/news/detail/2403471-polda-sultra-catat-109-laporan-dugaan-pencemaran-nama-baik-di-media-sosial-sepanjang-januari-mei-2026
[3] Erwin Asmadi, Rumusan Delik dan Pemidanaan bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 1 (Januari–Juni 2021), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
[4] Pasal 440 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
[5] Hukumonline, Gibahin Orang Lewat Grup Chat, Bisa Dijerat UU ITE?, Hukumonline, https://www.hukumonline.com/klinik/a/igibahin-i-orang-lewat-grup-ichat-i–bisa-dijerat-uu-ite-lt5106b99e70cf7/
[6] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kritik, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/Kritik/
[7] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Opini, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/Opini/
[8] Pasal 433 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
[9] Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
[10] Ibid.
