Home / Uncategorized / Wajibkah Melakukan Somasi Sebelum Mengajukan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan?

Wajibkah Melakukan Somasi Sebelum Mengajukan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan?

Penulis: Eugenia Priska Labaran

Mengajukan suatu gugatan di pengadilan adalah hal yang lumrah dilakukan oleh sebagian besar orang. Pengajuan gugatan di pengadilan secara umum dapat dilakukan melalui ‘pintu masuk’ yaitu gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan wanprestasi. Lebih lanjut mengenai gugatan wanprestasi, kerap kali orang yang ingin mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan beranggapan bahwa guna mengajukan suatu gugatan wanprestasi, perlu terlebih dahulu mengajukan somasi kepada pihak lawan. Asumsi ini semakin diperkuat dengan adanya pendapat dari para ahli hukum yang juga acapkali menyatakan bahwa dalam dunia praktik sekalipun, diperlukan somasi untuk mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan.[1] Lantas apakah keberadaan somasi adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk mengajukan suatu gugatan wanprestasi? 

Pada dasarnya, pengaturan mengenai somasi diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyatakan bahwa: 

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa pada dasarnya somasi dapat dijadikan landasan bagi seorang kreditur untuk menyatakan bahwa debitur telah lalai dalam melaksanakan suatu perikatan/perjanjian. Secara umum, perikatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis (perjanjian tertulis) menerangkan secara eksplisit kapan atau batas waktu seorang debitur dinyatakan lalai. Akan tetapi, ketika suatu perikatan tidak menentukan suatu batas waktu bagi debitur untuk melaksanakan prestasi yang telah disepakati, maka debitur hanya dapat dianggap lalai setelah kreditur menyatakan bahwa debitur lalai dengan suatu surat perintah atau akta sejenis, yang mana salah satunya adalah melalui somasi.[2] Selain itu, melalui rumusan Pasal 1238 KUHPerdata dapat diketahui pula bahwasannya somasi tidak harus dilakukan secara tertulis, melainkan dapat pula dilakukan secara lisan.[3] Akan tetapi, pada umumnya menurut doktrin, somasi diberikan secara tertulis untuk kemudahan pembuktian di pengadilan.[4]

Selain berdasarkan KUHPerdata, terdapat beberapa pandangan ahli hukum terhadap definisi somasi. Menurut Jonaedi Efendi dalam Kamus Istilah Hukum Populer, somatie atau legal notice, atau yang lebih akrab disebut dengan somasi adalah teguran terhadap pihak calon tergugat.[5] Pendapat lainnya juga disampaikan oleh Yahya Harahap dalam buku karyanya yang berjudul Segi-Segi Hukum Perjanjian, yang menyatakan bahwa somasi adalah peringatan kepada debitur agar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan teguran yang disampaikan kreditur kepada debitur.[6] Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa somasi pada intinya merupakan suatu bentuk teguran yang diajukan oleh pihak kreditur kepada debitur. 

Di sisi lain, perdebatan bahwa somasi bukan suatu kewajiban sering kali menggunakan argumen adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijke Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang (selanjutnya disebut SEMA No. 3 Tahun 1963). Dalam SEMA No. 3 Tahun 1963 ditegaskan bahwa salah satu pasal dalam KUHPerdata yang dinyatakan tidak berlaku adalah Pasal 1238 KUHPerdata yang mengatur mengenai somasi. Akan tetapi, secara hierarki Peraturan Perundang-undangan perlu disadari bahwa sejatinya keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA) tidak dapat mengesampingkan keberlakuan dari suatu Undang-Undang termasuk KUHPerdata.[7] Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Pasal 1238 KUHPerdata hingga saat ini masih berlaku.  

Dalam tataran pengadilan, terdapat beberapa putusan pengadilan yang menyatakan bahwa somasi merupakan suatu kewajiban yang mendahului sebelum mengajukan suatu gugatan wanprestasi di pengadilan yaitu:[8] 

  1. Putusan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa apabila perjanjian menentukan secara tegas kapan debitur dinyatakan lalai memenuhi kewajiban, secara hukum debitur belum dapat dikatakan alpa dalam menjalankan kewajibannya sebelum kealpaan tersebut dinyatakan oleh pihak kreditur;
  2. Putusan MA Nomor 17 K/Sip/1956 tanggal 12 Juni 1957 yang menyatakan bahwa dikarenakan pihak tergugat asli tidak ditegur terlebih dahulu oleh penggugat, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima; dan  
  3. Putusan MA Nomor 52/K/Sip/1972 menyatakan bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi harus terlebih dahulu dilakukan suatu penagihan resmi yang dilakukan oleh juru sita (somasi). Dikarenakan somasi dalam perkara ini belum dilakukan, maka pengadilan belum dapat menghukum para tergugat yang telah melakukan wanprestasi, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. 

Berdasarkan beberapa putusan pengadilan di atas, maka terlihat bahwa somasi dalam pengajuan gugatan wanprestasi adalah suatu hal yang wajib terlebih dahulu dilakukan oleh calon penggugat kepada calon tergugat.  

Sekalipun berdasarkan pemaparan di atas tampak bahwa somasi adalah hal yang wajib, perlu diketahui bahwa pembuatan suatu somasi tidak selalu dilakukan melalui surat yang dibuat khusus, di luar perikatan/perjanjian yang telah ada. Sejatinya, terdapat beberapa pengecualian dimana penggugat dapat mengajukan gugatan di pengadilan tanpa didahului oleh adanya somasi. Pengecualian pertama adalah ketika somasi itu sendiri telah dapat disimpulkan dari keberadaan perikatan atau perjanjian itu sendiri.[9] Secara sederhana dapat dipahami bahwa ketika dalam suatu perjanjian para pihak telah menentukan kapan munculnya keadaan wanprestasi, maka somasi secara terpisah selain dari perjanjian para pihak sudah tidak lagi diperlukan. Hal ini karena somasi atau teguran dianggap secara tidak langsung terkandung dalam suatu perikatan/perjanjian itu sendiri. Sebagai contoh ketika A sebagai penjual bersama dengan B selaku pembeli membuat perjanjian jual beli sebuah laptop. Dalam perjanjian dituliskan secara eksplisit bahwa ketika B tidak membayarkan sejumlah uang sesuai kesepakatan setelah A mengirimkan laptop, maka B dianggap wanprestasi. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa dalam perjanjian, para pihak telah menentukan secara mandiri kondisi seperti apa yang menyebabkan salah satu pihak melakukan wanprestasi. Oleh karena itu, ketika terjadi wanprestasi dari B, A tidak perlu membuat surat somasi terpisah kepada B sebelum mengajukan gugatan wanprestasi. 

Pengecualian kedua tidak dibutuhkannya suatu somasi adalah ketika debitur melakukan wanprestasi dalam hal terlampauinya batas waktu dalam perjanjian.[10] Sebagai contoh A selaku kreditur dan B selaku debitur yang membuat perjanjian utang piutang secara tertulis dimana B diwajibkan untuk membayarkan Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada A paling lambat 28 Januari 2024. Akan tetapi, hingga pada tanggal 30 Januari 2024, B tidak juga melunasi utangnya kepada A. Maka dalam hal ini, A selaku kreditur apabila ingin menggugat B di pengadilan tidak perlu didahului dengan melayangkan surat somasi kepada B. Pengecualian ketiga adalah ketika salah satu pihak tidak melaksanakan suatu prestasi yang telah disepakati bersama.[11] Selanjutnya, pengecualian keempat adalah ketika salah satu pihak dengan sukarela menyatakan dirinya wanprestasi.[12] Selain pengecualian yang telah dipaparkan, para pihak pada dasarnya dapat membuat suatu pengecualian untuk dapat mengajukan gugatan tanpa didahului oleh pemberian somasi. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak dengan membuat pengecualian terhadap pembuatan somasi yang dirumuskan secara tegas dalam perjanjian yang menyatakan bahwa para pihak dapat melakukan gugatan ke pengadilan tanpa didahului adanya somasi. Kesepakatan diantara para pihak inilah yang kemudian akan mengikat bagi para pihak yang memberikan peluang bagi masing-masing pihak untuk mengajukan gugatan tanpa adanya pemberian somasi. 

Berdasarkan pemaparan penulis di atas, maka dapat terlihat bahwa pemberian somasi sebelum mengajukan gugatan wanprestasi di pengadilan adalah hal yang wajib dilakukan sekalipun terdapat perdebatan dengan kemunculan SEMA No. 3 Tahun 1963. Kewajiban pemberian somasi ini juga didukung dengan adanya beberapa putusan MA yang menyatakan bahwa sejatinya pemberian somasi kepada tergugat adalah suatu keharusan. Beban untuk memberikan somasi kepada calon tergugat ini juga memiliki beberapa pengecualian yang memungkinkan calon penggugat dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan tanpa didahului dengan pemberian somasi terpisah dari perikatan/perjanjian kepada calon tergugat.  

Dasar hukum: 

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, (Staatsblad 1847 Nomor 23).
  2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijke Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang. 
  3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959. 
  4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 K/Sip/1956. 
  5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 52/K/Sip/1972. 

Referensi: 

[1] Tim detikcom, Teman Saya Wanprestasi, Apakah Saya Wajib Somasi Dulu Sebelum Menggugat?,https://news.detik.com/berita/d-6445004/teman-saya-wanprestasi-apakah-saya-wajib-somasi-dulu-sebelum-menggugat (diakses pada 25 Januari 2024). 

[2] Abraham Devrian, S.H., Haruskah Mengajukan Somasi Sebelum Permohonan Pailit?, https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-mengajukan-somasi-sebelum-permohonan-pailit-lt5219683be712b (diakses pada 25 Januari 2024). 

[3] Legalku (Indonesia Legal Tech), Somasi Untuk Apa? Catat 3 Hal Penting Ini, https://www.legalku.com/somasi-untuk-apa-dan-kenapa-penting/ (diakses pada 24 Januari 2024). 

[4]  Olga A. Pangkerego dan Roy V. Karamoy, Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Lex Privatum, Volume 10-Nomor 1, Januari 2022, halaman 241.

[5] Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya, https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membuat-somasi-lt616807e4d69a1(diakses pada 25 Januari 2024). 

[6] Legalku, supra note nomor 3. 

[7]  Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H, Apa Itu SEMA dan Bagaimana Kedudukannya dalam Hukum? Apa Itu SEMA dan Bagaimana Kedudukannya dalam Hukum?, https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang-lt5da3d5db300a9# (diakses pada 25 Januari 2024). 

[8] Febry Indra Gunawan Sitorus, Bisakah Dugaan Wanprestasi Langsung Digugat Tanpa Somasi?,https://yurismuda.com/bisakah-dugaan-wanprestasi-langsung-digugat-tanpa-somasi/ (diakses pada 25 Januari 2024). 

[9]  Olga A. Pangkerego dan Roy V. Karamoy, supra note nomor 4, halaman 241.

[10] Olga A. Pangkerego dan Roy V. Karamoy, supra note nomor 4, halaman 241.

[11] Olga A. Pangkerego dan Roy V. Karamoy, supra note nomor 4, halaman 241.

[12] Olga A. Pangkerego dan Roy V. Karamoy, supra note nomor 4, halaman 241.