Home / Uncategorized / Penyuluhan Hukum “Tindak Pidana Pencurian, Penggelapan, dan Penipuan”

Penyuluhan Hukum “Tindak Pidana Pencurian, Penggelapan, dan Penipuan”

 

foto laha

foto laha 3 mei 2018

Hukum Pidana mengatur mengenai beragam tindak pidana (delik atau kejahatan). Tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana memiliki unsur-unsur yaitu perbuatan yang dilarang (oleh aturan hukum) dan ancaman pidana (bagi yang melanggar). Namun, perlu diingat bahwa sanksi pidana sifatnya memberikan nestapa (penderitaan) bagi pelakunya, maka hukum pidana mengenal pula adanya asas ultimum remedium. Asas ini mengatakan bahwa hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian suatu kasus. Selama kasus itu dapat diselesaikan melalui jalur lain (seperti kekeluargaan/ musyawarah secara mufakat, negosiasi, mediasi, atau upaya sejenis lainnya), maka hendaklah diselesaikan dahulu melalui jalur-jalur lain tersebut.

Beberapa tindak pidana yang sering terjadi masyarakat ialah tindak pidana pencurian, penggelapan, dan penipuan (TP3P). Ketiga tindak pidana tersebut sering menimbulkan keresahan terkait harta benda di masyarakat. TP3P adalah beberapa jenis tindak pidana yang termasuk ke dalam kejahatan terhadap hak milik dan hak lainnya yang timbul dari hak milik. TP3P diatur di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP yang berlaku di Indonesia merupakan terjemahan dari Wetboek van Strafrecht, warisan pemerintah kolonial Belanda yang telah berlaku sejak tahun 1918.

TP3P dapat menimbulkan kerugian bagi korban atas kejahatan terhadap hak milik dan hak lainnya yang timbul dari hak milik. Apabila korban berfokus memperoleh ganti kerugian, maka jalur selain hukum pidana ialah solusinya (seperti kekeluargaan/ musyawarah secara mufakat, negosiasi, mediasi, atau upaya sejenis lainnya). Hal itu dikarenakan tujuan pemberian sanksi pidana kepada pelaku adalah untuk menimbulkan penderitaan pada diri pelaku, bukan berfokus pada ganti kerugian.

Dalam rangka dies natalis Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) ke-60, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “Pengayoman” UNPAR melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum untuk mensosialisasikan informasi terkait TP3P kepada paralegal dan masyarakat setempat. Diharapkan materi TP3P ini dipahami dengan baik, sehingga bisa dicegah terjadinya atau jika terjadi, maka bisa diselesaikan dengan cermat oleh paralegal maupun masyarakat setempat (apakah melalui jalur hukum pidana atau jalur lain yang lebih tepat digunakan).

Materi penyuluhan hukum dengan judul TP3P dibawakan oleh anggota LBH “Pengayoman” UNPAR (kepala, staf, dan relawan) serta ditujukan kepada paralegal di Desa Mekarja, Kabupaten Bandung dan Desa  Kertamulya, Padalarang. Pelaksanaan dari acara penyuluhan hukum tersebut berlangsung pada tanggal 10 April 2018 dan 3 Mei 2018.

Kegiatan penyuluhan hukum ini terdiri atas sesi penyampaian materi yang dilakukan oleh para anggota LBH “Pengayoman” UNPAR yang menyampaikan materi terkait:

  1. Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana;
  2. Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Pidana; dan
  3. Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana.

Selain sesi penyampaian materi, terdapat pula sesi tanya jawab antara para paralegal dan para anggota LBH “Pengayoman” UNPAR.