Home / Uncategorized / Penyuluhan Hukum “Pengaturan Hukum Mengenai Berita Bohong (Hoax) di Indonesia”

Penyuluhan Hukum “Pengaturan Hukum Mengenai Berita Bohong (Hoax) di Indonesia”

Arus penyebaran informasi telah mengalami perubahan yang drastis. Sebelumnya penyebaran informasi secara konvensional, kini informasi disebarkan dengan cara yang modern dengan menggunakan media teknologi. Percepatan penyebaran ini, acap kali tidak memerhatikan tingkat akurasi informasi yang beredar. Akibatnya, informasi dapat tidak akurat yang bisa juga menyesatkan penerima informasi. Selain menyesatkan, informasi yang tidak cermat dapat juga menimbulkan kerugian yang berdampak luas. Hal ini justru berpotensi menyebabkan kecemasan bagi penerima informasi yang tidak teliti dalam menelaah informasi yang diterima.

Penyebaran berita bohong (hoax) yang dilakukan tanpa menggunakan media elektronik, dapat dijerat dengan Pasal 14 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (UU Peraturan Hukum Pidana). Dalam Pasal 14 ayat (1) UU Peraturan Hukum Pidana dijelaskan bahwa setiap orang yang menyebarkan kabar bohong dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan untuk yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 14 ayat (2) UU Peraturan Hukum Pidana dijelaskan bahwa setiap orang yang menyebarkan berita yang patut diduga berita itu adalah bohong, dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Selanjutnya, Pasal 15 UU Peraturan Hukum Pidana dijelaskan bahwa setiap orang yang menyiarkan kabar yang tidak pasti atau berlebihan atau tidak lengkap, dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Kedua rumusan pasal tersebut hanya bisa dikenakan apabila berita bohong yang disebarkan menimbulkan keonaran dikalangan rakyat.

Adapun khusus bagi penyebaran kabar bohong dengan menggunakan media elektronik dimuat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Informasi dan Transaksi Elektronik). Dalam Pasal 28 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa setiap orang yang menyebarkan berita bohong serta menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu milyar rupiah. Ketentuan sanksi bagi setiap orang yang melanggar Pasal 28 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik dimuat dalam Pasal 45A ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Guna memberikan pemahaman yang tepat mengenai aspek hukum dari penyebaran berita bohong (hoax). Maka, Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan (LBH “Pengayoman” UNPAR) melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa Penyuluhan Hukum dengan judul “Pengaturan Hukum Mengenai Berita Bohong (Hoax) di Indonesia” di Sekolah Menengah Atas Kristen (SMAK) 1 Bina Bakti pada tanggal 11 Januari 2019. Kegiatan penyuluhan ini dimaksudkan agar siswa/i SMAK 1 Bina Bakti dapat lebih cermat dalam menyebarkan maupun menerima berbagai informasi. Selain itu, diharapkan siswa/i SMAK 1 Bina Bakti juga dapat menyadari sejak awal mengenai tanggung jawab terhadap informasi yang sudah disebarkan dan akibat yang ditimbulkan jika menyebarkan informasi yang tidak akurat.

line_37739691699166line_37715906656884