Home / Uncategorized / Penyuluhan Hukum “Memahami Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Waktu Tidak Tertentu dan Perjanjian Kerja Alih Daya (Outsourcing)” di SMK Bina Warga

Penyuluhan Hukum “Memahami Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Waktu Tidak Tertentu dan Perjanjian Kerja Alih Daya (Outsourcing)” di SMK Bina Warga

Setiap negara dituntut aktif pada era persaingan global saat ini. Salah satu caranya yaitu dengan mengembangkan berbagai macam potensi yang dimilikinya. Indonesia termasuk salah satu negara yang harus mengembangkan potensi tersebut. Khususnya karena Indonesia merupakan negara yang masih berkembang dan mengupayakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan rakyat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, salah satu hal yang mempunyai peranan dan kedudukan penting adalah tenaga kerja. Hal tersebut dikarenakan tenaga kerja merupakan pelaku dan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Maka dari itu, diperlukan adanya pembangunan dan peningkatan tenaga kerja. Pembangunan tenaga kerja mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pemberi kerja/pengusaha dan pekerja.

Pada saat seseorang menjadi pekerja tentunya ada pihak lain yang menjadi pemberi kerja. Kemudian, diantara kedua pihak tersebut terjalinlah suatu hubungan yang disebut sebagai hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha / pemberi kerja yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Oleh karena itu hubungan kerja merupakan hubungan hukum antara pekerja dan pemberi kerja, yang terikat dengan adanya perjanjian kerja.

Perjanjian kerja merupakan sarana pendahulu sebelum berlangsungnya hubungan kerja, harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, dalam arti mencerminkan keadilan baik bagi pengusaha maupun bagi pekerja, karena keduanya akan terlibat dalam suatu hubungan kerja. Dalam perjanjian kerja berisi apa saja hak dan kewajiban bagi para pihak. Selain itu, pada dasarnya perjanjian kerja dibuat untuk mencegah terjadinya perselisihan atau sengketa yang dapat terjadi antara para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan kerja yakni pihak pertama (perusahaan) dan pihak kedua (karyawan). Adapun jenis perjanjian kerja yaitu: perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, dan perjanjian kerja alih daya (outsourcing).

Namun, terdapat permasalahan yang seringkali terjadi di dalam hubungan kerja, permasalahan tersebut diakibatkan kurangnya pemahaman oleh para pihak, terutama dari pihak pekerja yang kurang memahami dan mengetahui isi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, para pekerja juga kurang memahami perjanjian kerja yang menjadi dasar munculnya hubungan kerja, di mana perjanjian kerja tersebut juga mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta hal-hal penting lainnya Oleh karena hal tersebut, LBH “Pengayoman” UNPAR mengadakan penyuluhan kepada siswa/i kelas XII SMK Bina Warga dengan judul “Memahami Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Waktu Tidak Tertentu dan Perjanjian Kerja Alih Daya (Outsourcing)” pada 21 Januari 2016 untuk membantu para siswa/i memahami pentingnya memahami perjanjian kerja dalam menjamin hak dan kewajiban mereka.

 

12194576_1030691357004703_8268956062744485222_o