Home / Uncategorized / Penyuluhan Hukum 20 Juli 2019 “Aspek Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Hukum Pidana Indonesia” di Desa Kertamulya, Padalarang

Penyuluhan Hukum 20 Juli 2019 “Aspek Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Hukum Pidana Indonesia” di Desa Kertamulya, Padalarang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak merupakan seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.  Dengan usianya yang masih dini, anak termasuk ke dalam kaum marjinal yang masih sulit untuk mendapat akses keadilan. Demi mencapai suatu keadilan maka dibutuhkan kerja sama antar seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan perlindungan terhadap anak. Dalam hal ini, pemerintah telah berinisiatif untuk melindungi anak yakni dengan mebentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Seiring dengan berjalannya waktu UU Perlindungan Anak telah mengalami beberapa  perubahan, yang pertama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta yang kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Meskipun telah mengalami beberapa kali perubahan namun ketiganya masih tetap berlaku secara bersamaan.

Hak anak dibagi ke dalam 2 (dua) jenis yakni hak anak secara umum dan hak anak secara khusus. Hak anak secara khusus adalah perlindungan khusus yang diberikan kepada anak pada kondisi atau situasi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan khusus diberikan kepada anak disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Kondisi yang dimaksud berkaitan dengan situasi ketika anak menjadi Misalnya, perlindungan terhadap anak ini dapat dilihat dalam kasus Audrey dengan ditangkapnya pelaku oleh Polisi Daerah Kalimantan Barat pada April 2019.

Selain itu, UU Perlindungan Anak mengklasifikasikan tindak pidana bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana terhadap anak antara lain kekerasan, penyalahgunaan narkotika atau alkohol, penelantaran terhadap anak, aborsi, eksploitasi ekonomi atau seksual dan, lain sebagainya. Adapun tindak pidana yang telah disebutkan diatas dikenakan saksi pidana denda, pidana penjara waktu tertentu, pidana penjara seumur hidup, pidana mati, kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik serta pengumuman identitas pelaku. Namun sanksi pidana yang diberikan atas suatu tindak pidana berbeda-beda satu sama lainnya.

Dalam upaya untuk melindungi hak anak, terdapat beberapa institusi yang dapat memberikan bantuan. Institusi tersebut antara lain:

1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPA) Provinsi Jawa Barat

Jl. Dr. Ir. Sukarno, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40111.

2. Unit Pelayanan Terpadu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kabupaten Bandung Barat

Jl. Cijamil, Desa No.92, Cilame, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552.

3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat

Jl. Sumatera No.50, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115.

4. Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat

Jl. Ciumbuleuit No.119, Hegarmanah, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat 40162.

5. Lembaga Advokasi Hak Anak

Jl. Demak No.5, Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat 40291

Guna memberikan pemahaman yang tepat mengenai aspek hukum dari perlindungan anak dalam hukum pidana Indonesia, maka Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan (LBH “Pengayoman” UNPAR) melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa Penyuluhan Hukum dengan judul “Aspek Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Hukum Pidana Indonesia” di Desa Kertamulya, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 20 Juli 2019 agar para warga dapat lebih memahami perlindungan hukum terhadap anak.

LAHA Cibiru Wetan 4 April 2019_190729_0038 LAHA Cibiru Wetan 4 April 2019_190729_0051 LAHA Cibiru Wetan 4 April 2019_190729_0047