Home / Berita / Penyuluhan Hukum “Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan dan Putusnya Perkawinan”

Penyuluhan Hukum “Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan dan Putusnya Perkawinan”

Pada tanggal 25 Agustus 2017, Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan (LBH “Pengayoman” UNPAR) menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Hukum dengan tema “Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan dan Putusnya Perkawinan”. Peserta Penyuluhan Hukum adalah para palegal di Desa Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung. Penyuluhan Hukum ini merupakan hasil kerja sama antara LBH “Pengayoman” UNPAR dengan Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA).

Dalam Perkawinan dikenal pula dengan adanya suatu perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan sebagai suatu upaya dari para pihak (suami dan istri) dalam perkawinan untuk mengatur hal-hal yang tidak dimuat dalam perundang-undangan. Perjanjian perkawinan harus dibuat atas persetujuan masing-masing para pihak, dalam Pasal 29 KUHPerdata dan Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dibuat baik sebelum perkawinan maupun selama perkawinan berlangsung. Adapun perjanjian perkawinan biasanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan harta kekayaan, menjamin kelangsungan harta peninggalan keluarga, dan menjamin kondisi finansial setelah putusnya perkawinan. Hal yang perlu diperhatikan bahwa perjanjian perkawinan dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengurangi putusnya perkawinan dengan cara perceraian.

Perkawinan yang telah dilangsungkan biasanya dapat berakibat pada putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan dapat disebabkan 3 (tiga) hal yaitu karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dan KHI. Putusnya perkawinan karena kematian diatur dalam Pasal 38 sampai dengan 41 UU Perkawinan dan Pasal 113 KHI di mana suami atau istri meninggal dunia. Bagi istri yang dtinggal meninggal oleh suaminya harus menunggu masa iddah jika ingin kembali menikah.  Masa iddah bagi seorang janda dalam keadaan hamil ialah sampai lahirnya anak dalam kandungan tersebut dan bagi janda yang tidak dalam kondisi hamil selama 130 (seratus tiga puluh hari) hari.

Dalam putusnya perkawinan dapat pula terjadi karena perceraian. Pasal 39 UU Perkawinan dan Pasal 116 KHI menjelaskan bahwa perceraian terjadi dikarenakan salah satu pihak berbuat zina, meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, penjara selama 5 (lima) tahun, penganiayaan berat, dan perselisihan. Sedangkan dalam KHI perceraian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu cerai talak dan cerai gugat. Perbedaan cerai talak dan cerai gugat terletak pada inisiatif dari pihak yang mengajukan, jika cerai talak yang mengajukan adalah pihak suami dengan mengucapkan kata-kata talak terhadap istrinya, sedangkan cerai gugat diajukan oleh pihak istri dengan mengajukann gugatan perceraian ke Pengadilan yang berwenang.

Selain itu, putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh keputusan pengadilan di mana terdapat pasangan yang pisah meja dan ranjang (scheiding van tafel en bed). Pisah meja dan ranjang terjadi karena adanya pasangan yang hidup tidak harmonis atau sering terjadi perselisihan. Alasan pasangan suami istri pisah meja adalah adanya kepentingan terhadap keluarga atau anak yang harus tetap dijalankan. Jika pasangan ini memutuskan untuk bercerai maka dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang.

Banyaknya fenomena yang terjadi dalam masyarakat inilah yang menjadi dasar mengapa perlunya masyarakat memahami Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan dan Putusnya Perkawinan. Kiranya dengan pemahaman yang baik mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum keagamaan terkait keluarga dapat memberikan bekal bagaimana masyarakat dalam menghadapi masalah hukum yang terkait.

LAHA_170828_0033