Home / Siaran Radio / Notulensi Siaran Radio, Kamis, 5 Maret 2020 (PR FM) “Akses Konsumen Indonesia Terhadap Keadilan”

Notulensi Siaran Radio, Kamis, 5 Maret 2020 (PR FM) “Akses Konsumen Indonesia Terhadap Keadilan”

Tema:

Akses Konsumen Indonesia Terhadap Keadilan

Oleh:

Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan

Di era saat ini, dunia perindustrian baik barang maupun jasa berkembang sangat pesat. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha semakin kerap terjalin. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki peraturan perundang-undangangan yang mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut dapat terlihat bahwa Konsumen yang dimaksudkan dalam UU Perlindungan Konsumen adalah Konsumen akhir, bukan Konsumen antara. Sayangnya, di era masa kini sangat sulit dibedakan antara Konsumen akhir dengan Konsumen antara. Sementara, Pelaku Usaha yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku Usaha yang dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen adalah produsen, distributor atau agen, hingga pengecer.

Hubungan antara Konsumen dan Pelaku Usaha adalah hubungan yang tidak sejajar. Hal ini menyebabkan kapasitas Konsumen dalam mendapat keadilan menjadi sangat sulit manakala terjadi sengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen (sengketa Konsumen). Terlebih dengan melihat Pelaku Usaha yang seringkali mengabaikan hak-hak Konsumen. Oleh karena itu, UU Perlindungan Konsumen hadir sebagai penyeimbang antara kedudukan Pelaku Usaha dan Konsumen, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepada Konsumen, meski hampir 90% ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen mengatur mengenai perilaku Pelaku Usaha.

Adapun yang dimaksud sengketa Konsumen berdasarkan Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen adalah manakala Pelaku Usaha menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memberikan ganti rugi atas tuntutan Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen. Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa apabila Konsumen merasa dirugikan atas kerusakan, pencemaran, dan/atau mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh Pelaku Usaha, maka Konsumen harus kembali kepada pelaku usaha untuk memperoleh ganti rugi. Singkatnya, sengketa dalam UU Perlindungan Konsumen akan terjadi saat Konsumen yang merasa dirugikan baik karena produk atau jasa yang diperoleh, dapat mengajukan ganti rugi dengan catatan bahwa Pelaku Usaha tidakmemberikan tanggapan terhadap kerugian yang dialami oleh Konsumen tersebut.

Guna mendapatkan keadilan, UU Perlindungan Konsumen mengatur 2 (dua) akses untuk Konsumen manakala mengalami sengketa konsumen. Akses tersebut dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi atau jalur litigasi. Kedua jalur ini bersifat alternatif. Maksudnya, Konsumen cukup memilih salah satu dari kedua akses ini manakala sengketa Konsumen terjadi. Adapun bila Konsumen memilih jalur litigasi berarti Konsumen memilih untuk menggunakan hak gugatnya dan mengajukan ke Pengadilan Negeri tempat Konsumen berada. Hal ini sejalan dengan bunyi pada Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen yakni Pelaku Usaha yang menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2). Ayat (3), dan ayat (4) UU Perlindungan Konsumen, dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan Konsumen. Ketentuan ini merupakan perwujudan dari semangat UU Perlindungan Konsumen untuk tidak merepotkan Konsumen melainkan untuk memudahkan Konsumen dalam menuntut ganti rugi.

Ketika Konsumen memilih jalur non-litigasi, Pasal 49 UU Perlindungan Konsumen telah mengamanatkan pembentukan BPSK di setiap kabupaten dan kota. Adapun yang perlu dipahami bahwa BPSK hadir sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, BPSK diberi wewenang untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa Konsumen melalui 3 (tiga) cara, yaitu: mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Ketiga cara ini pada dasarnya mengadopsi mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR) yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Meski tidak sama persis, pada akhirnya mekanisme penyelesaian secara konsiliasi dan mediasi di BPSK idealnya akan menghasilkan keputusan berupa perdamaian berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan cara arbitrase BPSK idealnya akan menghasilkan putusan yang isinya mengabulkan atau menolak gugatan. Selain itu, salah satu ciri khas di BPSK adalah dimungkinkan upaya keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK, meski putusan arbitrase BPSK ini seyogyanya bersifat final dan mengikat (final and binding) sama seperti putusan yang dihasilkan oleh lembaga arbitrase lainnya.

Sementara itu, beberapa sanksi yang dapat diterapkan kepada Pelaku Usaha dalam sengketa Konsumen di antaranya sanksi perdata, sanksi administratif, dan sanksi pidana. Oleh karena pada dasarnya sengketa Konsumen merupakan sengketa keperdataan, maka sanksi perdata menjadi paling menonjol dalam UU Perlindungan Konsumen. Adapun sanksi perdata yang dapat dimintakan oleh Konsumen adalah ganti rugi. Ganti rugi yang dimaksud adalah pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Jadi, ganti rugi yang dapat dimintakan Konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen hanyalah ganti rugi materiil.