Home / Siaran Radio / Notulensi Siaran Radio, Kamis, 30 Januari 2020 (PR FM) “Penyelesaian Sengketa Terkait Sertifikat Hak Atas Tanah Ganda”

Notulensi Siaran Radio, Kamis, 30 Januari 2020 (PR FM) “Penyelesaian Sengketa Terkait Sertifikat Hak Atas Tanah Ganda”

Tema:

Penyelesaian Sengketa Terkait Sertifikat Hak Atas Tanah Ganda

Oleh:

Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H.

dan

Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan

Berdasarkan pengertian yuridis, tanah memiliki arti permukaan bumi. Segala kegiatan dalam kehidupan orang, baik perseorangan maupun badan hukum tidak lepas dari penggunaan tanah. Hubungan antara tanah dengan orang akan menimbulkan ikatan yang disebut dengan hak atas tanah. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada orang untuk menggunakan atau mengambil manfaat atas tanah. Hal tersebut sejalan dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur bahwa dasar hak menguasai dari negara (sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 UUPA) ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama serta badan-badan hukum. Adapun macam-macam hak atas tanah berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUPA terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara. Sementara itu, Pasal 53 UUPA mengatur hak-hak atas tanah lain yang bersifat sementara yang terdiri dari hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.

Hak atas tanah tentu perlu dibuktikan kepemilikannya. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah. Oleh karena itu, sertifikat hak atas tanah dikeluarkan sebagai salinan register dari buku tanah yang dibuat dan disimpan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berguna sebagai alat bukti kuat tentang hak atas tanah. Sertifikat hak atas tanah tersebut kemudian diberikan kepada pemegang hak atas tanah agar ia dengan mudah dapat membuktikan kepemilikannya mengenai hak atas tanah.

Hubungan antara orang dengan tanah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam paragraf di atas kerap menimbulkan masalah. Perlu kita sadari bahwa kuantitas tanah adalah tetap, sementara jumlah orang di bumi terus meningkat. Hal ini tentu menyebabkan setiap orang berbondong-bondong untuk memiliki hak atas tanah.  Sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai bukti kepemilikan tanah. Pada masa ini tanah memiliki nilai ekonomis yang dapat berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti dapat dijadikan tempat usaha. Hal inilah yang kerap menimbulkan fenomena sertifikat hak atas tanah menjadi ganda (atau lebih dikenal dengan sertifikat ganda). Adapun faktor-faktor yang menyebabkan adanya sertifikat ganda ini yaitu:

  • Kesalahan pada pihak BPN

Dalam hal administrasi dan pemeliharaan data fisik maupun data yuridis, ketidaktelitian BPN dapat menyebabkan adanya sertifikat ganda. Kesalahan seperti ini juga dapat timbul karena adanya ketidakjelasan riwayat dari tanah bersangkutan; dan

  • Adanya itikad buruk dari pihak pemegang sertifikat hak atas tanah

Pemilik tanah dengan itikad buruk sengaja memperluas batas tanah yang dimilikinya sehingga tidak sesuai dengan pemetaan tanah yang dilakukan oleh BPN.

Apabila terjadi kasus sertifikat ganda semacam ini, maka pertama-tama yang harus dilakukan ialah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Permen Penyelesaian Kasus Pertanahan). Berdasarkan Permen Penyelesaian Kasus Pertahanan dijelaskan bahwa untuk menyelesaikan kasus sertifikat ganda, dibedakan 2 (dua) inisiator, yakni kementerian dan masyarakat. Apabila dalam menyelesaikan kasus sertifikat ganda inisiatifnya berasal dari kementerian, maka upaya yang harus ditempuh adalah mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Permen Penyelesaian Kasus Pertanahan. Sementara itu, apabila inisiatifnya dari masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah, maka masyarakat yang dirugikan dapat melakukan pengaduan ke pihak BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hingga Pasal 9 Permen Penyelesaian Kasus Pertanahan. Selanjutnya, BPN yang akan menilai mengenai pihak yang berhak untuk memegang hak atas tanah berdasarkan data fisik dan data yuridis tanah yang bersangkutan. Data fisik yang dimaksud ialah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah sementara data yurdis adalah keterangan mengenai status hukum suatu bidang tanah. Akan tetapi, upaya semacam ini akan berpotensi besar berujung pada upaya litigasi.

Sekalipun mekanisme litigasi dapat ditempuh, sebisa mungkin penyelesaian sengketa dilakukan melalui upaya non-litigasi berupa musyawarah antara para pihak. Hal ini bukan tanpa alasan. Penyelesaian sengketa non-litigasi dapat meminimalisir biaya serta mendorong efisiensi waktu, yang mana di sisi lain bila ditempuh upaya litigasi maka para pihak perlu menjalani proses di pengadilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang cukup memakan waktu. Selain itu, berbeda dengan upaya litigasi, upaya non-litigasi mengutamakan prinsip kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah sehingga konflik atau perselisihan berkepanjangan dapat dihindari.