Home / Siaran Radio / Notulensi Siaran Radio 24 Juli 2018 “Peran Negara dalam Pemenuhan Hak terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia”

Notulensi Siaran Radio 24 Juli 2018 “Peran Negara dalam Pemenuhan Hak terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia”

Selasa, 24 Juli 2018

Tema:

“Peran Negara dalam Pemenuhan Hak terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia

Oleh:

Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman

Universitas Katolik Parahyangan

 

Anak merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap orang tua. Definisi dari anak itu sendiri adalah seorang laki-laki atau perempuan yang umurnya mencapai 17 tahun. Sudah menjadi harapan bagi setiap orang tua untuk memiliki anak yang lahir sempurna. Namun pada kenyataannya, terdapat beberapa anak yang lahir dengan kekehususan atau yang biasa disebut dengan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Sedangkan definisi dari ABK itu sendiri adalah seorang laki-laki atau perempuan yang berusia mencapai 17 tahun dan memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan fisik, intelektual, mental, dan sensorik.

Secara keseluruhan, hak anak pada umumnya dimuat dalam Pasal 4 hingga Pasal 19 dalam UU Perubahan Perlindungan Anak. Adapun salah satu hak yang dimiliki oleh ABK dimuat dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perubahan Perlindungan Anak). Dalam Pasal 9 ayat (2) UU Perubahan Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. Lebih lanjut dalam Pasal 12 UU Perubahan Perlindungan Anak dijelaskan bahwa setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pada tahun 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah ABK di Indonesia mencapai 1,6 juta orang. Selanjutnya, berdasarkan data dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017, sekitar 115 ribu anak ABK bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB), sedangkan ABK yang bersekolah di sekolah regular terdapat 299 ribu anak. Jadi jumlah ABK yang belum mendapatkan pendidikan di Indonesia masih terbilang cukup banyak, sehingga hak untuk mendapatkan pendidikan bagi ABK di Indonesia masih belum terpenuhi. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat aturan mengenai pendidikan luar biasa telah ada di Indonesia sejak tahun 1991 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa. Namun pada kenyataannya masih banyak ABK yang belum mendapatkan haknya. Selain itu, masih ada perlakuan diskriminasi yang ditujukan kepada ABK, seperti peristiwa yang terjadi pada bulan Juni 2018 lalu, di mana terdapat ABK yang dilarang untuk melakukan penerbangan oleh salah satu maskapai penerbangan di Indonesia. Masalah yang dipaparkan di atas adalah salah satu contoh masalah yang harus segera dibenahi.

Beberapa upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memaksimalkan pemenuhan hak terhadap ABK di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara menerbitkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas. Upaya selanjutnya yang dilakukan pemerintah dalam pemenuhan hak terhadap ABK adalah mempermudah pelayanan terhadap ABK. Contoh dari pelayanan tersebut antara lain penyelenggaraan ruang terapi untuk ABK secara gratis di Surabaya, Jawa Timur. Fasilitas publik bagi ABK juga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan dibangunnya beberapa fasilitas khusus seperti trotoar khusus, toilet khusus di setiap bangunan gedung yang bertujuan untuk membantu peserta didik ABK dalam pengembangan sikap, pengetahuan dan dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan. Selain itu, pemerintah juga memberikan bimbingan dan rehabilitasi bagi peserta didik ABK untuk dapat merencanakan masa depannya sehingga dapat membuka peluang lapangan kerja. Kesempatan pekerjaan bagi ABK dimuat dalam Pasal 53 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas yang menjelaskan bahwa pemerintah, Pemerintah Daerah, dan BUMN wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Pengaturan ini dilanjutkan dalam Pasal 53 ayat (2) UU Penyandang Disabilitas yang menjelaskan bahwa perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

99ers_180801_0009