Home / Uncategorized / Notulensi Siaran Radio 03 Mei 2019 “Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Besar dan Hubungannya dengan Persaingan Usaha”

Notulensi Siaran Radio 03 Mei 2019 “Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Besar dan Hubungannya dengan Persaingan Usaha”

Jumat, 3 Mei 2019

Tema:

“Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Besar dan

Hubungannya dengan Persaingan Usaha”

Oleh:

Anna Fidelia Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D.

dan

Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan

PR FM 3 Mei 2019

 

Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha di mana untuk tiap jenis usahanya memiliki kriteria tersendiri yang didasarkan pada jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualannya. Keberadaan UMKM dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat, yakni memiliki kecepatan dalam memperluas inovasi, menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas operasional sebab dikelola oleh hanya beberapa orang, serta biaya operasional yang relatif rendah. Selain itu, terdapat program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan peran UMKM sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan membuat UMKM menjadi tangguh serta mandiri. Di samping adanya keuntungan yang diperoleh dari UMKM, terdapat pula kekurangan, yakni hambatan dalam pemasaran, keterbatasan modal, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), dll. Melihat adanya kekurangan dalam UMKM, maka diharapkan peran pemerintah untuk pemberdayaan UMKM. Adapun peran pemerintah dalam melakukan pemberdayaan UMKM adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang meliputi pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.

Pada kesempatan kali ini, pemberdayaan yang akan menjadi fokus utama adalah kemitraan. Kemitraan ialah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMKM dengan usaha besar. Program kemitraan tersebut dapat berupa inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan outsourching. Hubungan kemitraan antara UMKM dengan usaha besar tidak selalu berjalan dengan baik karena usaha besar  memiliki modal usaha yang lebih besar, susunan organ perusahaan yang lebih terstruktur, dan pengalaman usaha yang banyak sehingga berpotensi merugikan UMKM dalam hubungan kemitraan tersebut. Salah satu contohnya adalah kemampuan usaha besar untuk melakukan merger atau akusisi terhadap UMKM dalam hubungan kemitraan. Oleh karena itu, UMKM perlu mendapat jaminan perlindungan dalam hubungan kemitraan tersebut, yang diwujudkan dengan dibuatnya instrumen hukum oleh pemerintah.

Hubungan usaha antara pelaku usaha besar dengan pelaku UMKM dapat dilakukan dengan relasi antar pelaku usaha pesaing (horizontal relation) atau antar pelaku usaha yang tidak sejajar (vertical relation). Maksud dari relasi antara pelaku usaha pesaing ialah persaingan antara sesama pelaku usaha, yang sama-sama memiliki posisi yang sejajar. Misalnya produsen rokok merek “A” bersaing dengan produsen rokok merek “B”. Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku usaha yang tidak sejajar, adalah posisi yang mensyaratkan adanya posisi yang berbeda antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain. Misalnya, produsen rokok merek “A” dengan distributor rokok, atau bahkan distributor rokok dengan pengecer atau retailer. Untuk memudahkan dengan jelas mengenai posisi antara hubungan pelaku usaha yang sudah dijelaskan sebelumnya harus melihat dari pola mata rantai distribusi.

Untuk mengatur hubungan usaha antara pelaku usaha sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999). UU 5/1999 ini sudah mengatur cukup rinci mengenai perjanjian dan kegiatan yang dilarang serta penyalahgunaan posisi dominan. Namun berdasarkan Pasal 50 huruf h UU 5/1999 menyatakan bahwa pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil dikecualikan dalam undang-undang ini. Hal ini berarti pelaku usaha kecil yang termasuk pula pelaku usaha mikro tidak tunduk pada aturan yang ada di UU 5/1999. Pengecualian ini bisa berakibat fatal apabila diartikan bahwa usaha kecil diperbolehkan untuk melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Sehingga akan lebih baik jika diartikan bahwa walaupun tidak tunduk pada UU 5/1999, pelaku usaha kecil tetap memiliki tuntutan untuk tunduk pada etika bisnis dan tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Jika makna dari pasal ini memang demikian (pengecualian terhadap pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil), maka penafsiran pada Pasal 50 huruf h UU 5/1999 juga berarti bahwa usaha kecil tidak dapat dilaporkan apabila melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan tidak dapat melapor apabila usaha kecil menjadi korban praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.