Home / Berita / Maria Ulfah: Belajar Perspektif Baru dari LBH Kampus

Maria Ulfah: Belajar Perspektif Baru dari LBH Kampus

Belajar-Perspektif-Baru-dari-LBH-Kampus-660x330

Aktif di Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) sejak mahasiswa hingga menjadi dosen membuat Maria Ulfah mendapatkan perspektif baru di dunia hukum yang setia digelutinya. Bagi pencinta film ini, berkiprah di Lembaga Bantuan Hukum merupakan implementasi Tri Dharma perguruan tinggi dari Universitas Katolik Parahyangan yaitu pengabdian kepada masyarakat.

Saat menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Unpar pada 2005, Ulfah sapaan perempuan cerdas ini, belum terpikir akan menekuni dunia mengajar. Akan tetapi, seusai menamatkan program Magister Hukum di Unpar, dia mendapatkan tawaran untuk mengajar di almamaternya.

Selama berkiprah menjadi dosen, Ulfah mengaku menikmati dinamika dalam mengajar dan tertantang untuk terus menekuni dunia hukum dan pengacara. Bak gayung bersambut, pada Juni 2015 Ulfah dipercaya menjadi Kepala Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan pada Juni 2015.

“Awalnya kaget dan bingung harus melakukan apa karena advokat bukan pekerjaan utama, belum tahu kasus riil yang ada. Hal ini berbeda dengan ketika menjadi mahasiswa dan dosen. Namun, saya mendapatkan perspektif baru,” ungkapnya.

Ulfah mengungkapkan, memimpin LBH menjadi tantangan baginya untuk dapat belajar hal baru dari orang-orang yang meminta bantuan hukum. “Tantangannya belajar hal baru, terutama dengan orang-orang yang datang ke LBH. Mau tidak mau terpacu dan harus memahami tentang berbagai permasalahan hukum, dan harus senantiasa meng-upgrade diri,” tuturnya.

LBH “Pengayoman” Unpar dibentuk untuk memberikan bantuan berupa konsultasi masalah hukum. LBH kampus ini pertama kali dibentuk pada 1968 dengan nama Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) yang merupakan bagian dari Senat Fakultas Hukum Unpar, dan beraktivitas di bawah naungan Dewan Mahasiswa.

Pada 1984, nama BKBH diubah menjadi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pengayoman. Sejak perubahan nama itu, anggaran diperoleh dari Fakultas Hukum Unpar. Hal ini membuat pengurus leluasa untuk memberikan bantuan kepada masyarakat tanpa dikenakan biaya sepeserpun.

Ulfah menilai upaya penegakan hukum di Indonesia tidak mudah dalam prosesnya, terlebih mayoritas masyarakat masih awam dengan hukum. Oleh karena itu, LBH Pengayoman Unpar memiliki tiga kegiatan yaitu bantuan hukum, kegiatan utama, rutin dan pendukung yang termasuk di dalmnya edukasi dan sosialisasi hukum bagi masyarakat.

Lingkup bantuan hukum adalah memberikan konsultasi dan pendampingan hukum. Sementara itu, kegiatan rutin mencakup sosialisasi di salah satu radio melalui program Podjok Hukum, berikut rutin mengunjungi lembaga pemasyarakatan wanita di Sukamiskin untuk memberikan materi, sosialisasi dan konsultasi. Adapun kegiatan pendukung berupa penyuluhan hukum tahunan yang dilakukan di sekitar kampus, dengan menggandeng lintas organisasi. “Kami juga mengedukasi pelajar Sekolah Menengah Kejuruan melalui penyuluhan dan pelatihan hukum terkait kontrak kerja paruh waktu. Ada juga pelatihan hukum untuk internal Unpar yang diberikan kepada mahasiswa, rektorat, dosen,” jelasnya.

PENANGANAN KASUS

Setahun lebih bekerja di LBH kampus, Ulfah merasa lembaga yang dipimpinnya sudah dikenal khalayak. Tolak ukur ini dilihat dari jumlah kasus yang ditangani, tidak hanya melibatkan masyarakat umum tetapi juga dari internal Unpar.

“Paling banyak permasalahan tanah, kontrak, pemutusan hubungan kerja, dan kasus pidana. Kasusnya memang cukup beragam, ada yang sebatas konsultasi dan memang mendampingi hingga persidangan,” ujar Ulfah yang pernah meneliti Aspek Hukum Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda Bandung ini.

LBH Pengayoman Unpar saat ini memiliki tiga orang staf yang merupakan mahasiswa angkatan 2012 dan 2013, kemudian empat orang relawan yang berasal dari angkatan 2013 dan 2014. Dalam waktu dekat, LBH Pengayoman Unpar juga melakukan regenerasi, dan menambah staf dari tujuh orang menjadi 11 orang.

“Tentunya ada kriteria yang harus dipenuhi. Dari karakter harus peduli dan memiliki dasar hukum yang cukup. Sementara itu, untuk menjadi staf harus terlebih dahulu menjadi relawan. Benefitnya jelas yakni mendapatkan pengalaman belajar,” ujarnya.

Ulfah menekankan pentingnya terus belajar selama berkecimpung di bidang hukum, dan siap dengan segala risiko. Tantangan bergelut di bidang hukum adalah tidak bisa berprilaku dengan kacamata kuda, yang hanya memahami dan melihat hukum secara lurus.

“Hukum itu sudah kaku, bisa lebih fatal jika orangnya juga kaku. Jadi harus belajar lebih peduli dan lebih fleksibel. Sebagai dosen harus dapat mengajarkan hukum beragam, bukan satu tambah satu adalah dua, tetapi tergantung (cara pandangnya).

Ulfah menambahkan perlu kombinasi agar terwujud hukum yang baik dari para pembuat aturan, penegak hukum, dan masyarakat. Dia berharap ke depannya LBH Pengayoman Unpar juga bermanfaat, dan mahasiswa Fakultas Hukum dan Sarjana Hukum di manapun dapat membantu publik dengan tulus, tidak sekadar melihat dari sisi materi.

Sumber: Bisnis Indonesia Weekend, Minggu 4 September 2016 dan http://unpar.ac.id/maria-ulfah-belajar-perspektif-baru-dari-lbh-kampus/