Home / Kegiatan / Pelatihan / Pelatihan Hukum Tahun 2015 dan Penyuluhan Hukum Tahun 2016

Pelatihan Hukum Tahun 2015 dan Penyuluhan Hukum Tahun 2016

Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan (LBH “Pengayoman” UNPAR) didirikan untuk memberikan pengetahuan serta akses hukum demi menjunjung keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, LBH “Pengayoman UNPAR  merupakan suatu wadah/sarana bagi Universitas Katolik Parahyangan, khususnya Fakultas Hukum,  dalam mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan sesanti “Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti” (Berdasarkan Ketuhanan Menuntut Ilmu untuk Dibaktikan kepada Masyarakat). Fungsi pengabdian masyarakat tersebut diwujudkan LBH “Pengayoman” UNPAR dalam berbagai kegiatan, salah satunya melalui kegiatan pelatihan hukum yang rutin diadakan setiap tahun.

Pelatihan hukum Tahun 2015 dan Penyuluhan Hukum Tahun 2016 LBH “Pengayoman” UNPAR  mengambil tema mengenai perjanjian kerja dengan judul “Memahami Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Waktu Tidak Tertentu dan Perjanjian Kerja Alih Daya (Outsourcing)”. Materi pelatihan hukum ini dibawakan secara langsung oleh delapan orang anggota LBH “Pengayoman” UNPAR (kepala, staf, dan relawan) serta  ditujukan kepada 160 orang siswa/i kelas XII Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bina Warga yang kemudian terbagi ke dalam 4 (empat) kelas, dimana masing-masing kelas dipegang oleh 2 (dua) orang anggota LBH “Pengayoman” UNPAR selaku pemateri/narasumber. Kegiatan Pelatihan Hukum diselenggarakan pada hari Sabtu, 21 November 2015 sedangkan untuk Kegiatan Penyuluhan Hukum diselenggarakan pada hari Kamis, 21 Januari 2016 di 4 (empat) ruang kelas SMK Bina Warga, Jalan Buah Batu No.135, Lengkong, Bandung.

Kegiatan pelatihan hukum ini terdiri dari 2 sesi, yakni sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Dalam sesi penyampaian materi, setiap anggota LBH “Pengaoman” UNPAR menyampaikan materi mengenai fungsi perjanjian kerja, pengertian perjanjian kerja pada umumnya, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), outsourcing (alih daya), hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian kerja, serta pengakhiran perjanjian selama 60 menit. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berkaitan dengan perjanjian kerja dan hal-hal teknis lainnya yang mungkin dapat terjadi dalam suatu hubungan kerja.

Melalui pelatihan hukum ini, diharapkan para peserta dapat memahami bahwa suatu perjanjian kerja, khususnya yang dibuat secara tertulis, merupakan alat bukti yang menegaskan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan kerja. Dengan demikian, keberadaan perjanjian kerja dapat meminimalisir konflik-konflik yang mungkin terjadi pada waktu pelaksanaan hubungan kerja tersebut.

Dalam membuat perjanjian kerja, terdapat beberapa aspek dan syarat esensial harus diperhatikan seperti kesepakatan dan kebebasan diantara kedua belah pihak, kemampuan-kecakapan (usia dewasa, kesehatan jiwa-pikiran) para pihak, kesesuaian dengan hukum, itikad baik, kelengkapan ketentuan-ketentuan yang harus disepakati, dan lain sebagainya. Beberapa ketentuan yang terdapat dalam setiap jenis perjanjian kerja (PKWT, PKWTT, dan outsourcing) harus sesuai dengan syarat-syarat dan formalitas tertentu yang telah ditentukan perundang-undangan, seperti lamanya masa percobaan, bentuk dari perjanjian (lisan/tertulis), jangka waktu kerja, jam kerja, besarnya upah, dan lain sebagainya. Sehingga, kecermatan dan ketelitian dibutuhkan dalam membuat dan memahami suatu perjanjian kerja agar para pihak yang bersangkutan tidak menjadi terikat dengan perjanjian kerja yang tidak tepat menurut hukum atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya dibutuhkan.

Mengingat perjanjian kerja dibutuhkan masyarakat, khususnya bagi siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan Bina Warga dalam pekerjaannya, maka LBH “Pengayoman” UNPAR tentunya berharap agar materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi seluruh peserta dalam pelatihan hukum ini.