Fakta Hukum

Fakta hukum adalah salah satu kegiatan Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR yang bertujuan untuk memberikan informasi-informasi hukum yang penting dan patut diketahui oleh masyarakat di Indonesia.

Simak selengkapnya di bawah ini!

1. Meterai dalam Perjanjian, Syarat Sah Atau Tidak?
2. Kedudukan Ahli dalam Hukum Acara Perdata.
3. Mengenal KTUN sebagai Objek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Pidana Penjara Seumur Hisup: Penjara Seumur Terpidana Saat Divonis atau Penjara Sampai Meninggal?
5. Kewenangan Pengadilan Agama
6. Pengertian Terlapor, Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana
7. Badan Usaha Milik Negara: Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum)
8. Kedudukan Peraturan Masa Penjajahan Yang Masih Berlaku Walau Indonesia Sudah Merdeka
9. Pengadilan dan Peradilan, Perbedaannya Apa?
10. Apakah Pencatatan Merupakan Syarat Sah Perkawinan di Indonesia?
11. Apa Itu Perbuatan Melawan Hukum?
12. Perbedaan Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana
13. Pembelaan Paksa dalam Hukum Pidana
14. Jerat Hukum Produksi dan Penjualan Kosmetik Tanpa Izin BPOM
15. Apakah Anak Berpenghasilan Wajib Membayar Pajak?
16. Overmacht (Daya Paksa) Dalam Hukum Pidana
17. Apakah Perbedaan Tindak Pidana Korupsi dan Penggelapan?
18. Pihak Intervensi dalam Hukum Acara Perdata
19. Syarat Berdirinya Perseroan Terbatas
20. Mengenal Asas Teritorial dalam Hukum Pidana
21. Mengenal Beberapa Asas dalam Hukum Acara Perdata
22. Sanksi Pelaku Wanprestasi
23. Perbedaan Akta Otentik dan Akta dibawah Tangan
24. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Sektor Perbankan
25. Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata
26. Apa Itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)?
27. Hak Imunitas Advokat, Mutlak atau Tidak?
28. Kapan Penegak Hukum dapat Melakukan Penahanan?
29. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Sama atau Beda?
30. Alasan Perceraian Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
31. Penangkapan dalam Hukum Acara Pidana
32. Penadahan dalam Hukum Pidana
33. Gugatan Hukum Jika Syarat Keabsahan Perjanjian Tidak Terpenuhi
34. Tanggung Jawab Pengemudi Kendaraan Bermotor
35. Apakah Status Badan Hukum Perseroan Terbatas yang Telah Bubar Otomatis Hilang?
36. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
37. Penjaminan Utang dengan Crypto Asset
38. Perbedaan Laporan dan Aduan dalam Hukum Pidana
39. Hak-Hak Atas Tanah yang Dapat Dimiliki Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing di Indonesia
40. Mengenal Asas-Asas dalam Perjanjian
41. Mengenal Jaminan Fidusia
42. Vicarious Liability Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
43. Perbedaan Class Action Lawsuit dan Citizen Lawsuit
44. Apakah Mempromosikan Penggunaan Alat Kontrasepsi Dapat Dipidana?
45. Apa itu Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
46. Pengurusan Sertifikat Tanah yang Hilang
47. Merger dan Akuisisi, Apa Bedanya?
48. Wanprestasi Pemberi Hak Tanggungan, Bagaimana Eksekusinya?
49. Wanprestasi dan Penipuan, Apa Bedanya?
50. Apa Itu Rahasia Dagang?
51. Apakah Hak Cipta Perlu Didaftarkan?
52. Kemudahan Berusaha Melalui Perseroan Perorangan, Berikut Cara Mendirikannya
53. Fungsi Praperadilan Bagi Tersangka Pelaku Tindak Pidana
54. Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice), Apa Syarat-Syaratnya?
55. Perbedaan Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana
56. Dapatkah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menggugat Ganti Rugi?
57. Promosi Judi Online, Apakah Dapat Dipidana?
58. Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja?
59. Mengenal Cek Kosong: Salah Satu Permasalahan dalam Penggunaan Surat Berharga
60. Bagaimana Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)?
61. Perbedaan Perjanjian Sewa Beli & Perjanjian Jual Beli dengan Cicilan
62. Fenomena Pekerja Anak, Bagaimana Hukumnya Di Indonesia?
63. Direksi yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Berhak Menerima Pesangon.
64. Mengenal Perbedaan Akta Notaris, Legalisasi, Legalisir, dan Waarmerking.
65. Surat Kuasa Umum dan Surat Kuasa Khusus, Apa Perbedaannya?
66. Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
67. Wajibkah Melakukan Somasi Sebelum Mengajukan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan?
68. Hak Penumpang Pesawat Udara Jika Mengalami Keterlambatan Akibat Faktor Manajemen Airline
69. Alat Bukti Apa yang Sah Dalam Hukum Acara Administrasi?
70. Bagaimana Jika Gagal Membayar Honorarium Advokat?
71. Pewarisan Berdasarkan KUHPerdata: Siapa Ahli Waris Ab Intestato
72. Mengenal Gugatan Sederhana