Home / Uncategorized / Diskusi Publik “Ujaran Kebencian dan Kebebasan Berekspresi: Problem Legislasi dan Penanganannya” (Kerjasama IMPARSIAL dengan Fakultas Hukum UNPAR)

Diskusi Publik “Ujaran Kebencian dan Kebebasan Berekspresi: Problem Legislasi dan Penanganannya” (Kerjasama IMPARSIAL dengan Fakultas Hukum UNPAR)

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Kebebasan berekspresi atau “freedom of speech” adalah salah satu bentuk HAM. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, kebebasan berekspresi tersebut lebih mengarah kepada sebuah ujaran kebencian atau “hate speech”. Isu ujaran kebencian sangat marak ditemukan dalam masyarakat. Perhatian atas isu tersebut muncul di tengah sikap intoleransi terhadap kaum minoritas yang sering terjadi di sejumlah tempat. Ujaran kebencian tidak hanya berdampak pada semakin maraknya sikap intoleransi, akan tetapi juga menyulut orang atau sekelompok orang untuk melakukan kekerasan dan mendiskriminasi orang atau kelompok lain.

Salah satu kasus mengenai ujaran kebencian yang menonjol di Indonesia adalah yang berbasis pada sikap intoleransi. Perwujudan dari sikap intoleransi tersebut dilihat dari semakin banyaknya oknum-oknum atau pihak-pihak tertentu yang menebarkan isu-isu berbau kebencian terhadap agama tertentu. Bukan hanya kebencian terhadap agama tertentu, namun penebaran kebencian juga dapat berdasarkan etnis, ataupunhal-hal lain yang dilatarbelakangi oleh faktor perbedaan orientasi seksual. Tindakan ini dapat ditemukan baik di dalam berbagai kesempatan atau pada tulisan-tulisan seperti spanduk atau pamflet, media sosial melalui pesan-pesan rantai atau broadcast message, dan lain sebagainya.

Persoalan selanjutnya adalah mengenai penanganan hukum kejahatan ujaran kebencian seringkali bertabrakan dengan isu kebebasan berekspresi dan berpendapat. Bila mengacu pada sejumlah aturan perundang-undangan yang ada, ujaran kebencian adalah tindakan yang dilarang di Indonesia dan pelakunya diancam dengan pidana. Delik penebaran kebencian diatur dalam beberapa aturan perundang-undangan di Indonesia, namun ketentuan dalam sejumlah aturan yang ada dianggap bermasalah, bahkan berpotensi menimbulkan persoalan terutama terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Terkait dengan hal di atas, maka perlu diketahui konstruksi pengaturan tentang penebaran kebencian dalam aturan hukum yang saat ini ada di Indonesia. Sebaiknya pengaturan hukum yang terkait tidak dibangun dalam kerangka untuk menjamin dan melindungi kebebasan, melainkan lebih berorientasi untuk melakukan motif pembatasan. Karena dari aspek pengaturannya problematik, dari penerapan pasalnya di lapangan pun ikut bermasalah. Dalam sejumlah kasus, pasal penebaran kebencian justru digunakan untuk mengkriminalisasi bentuk-bentuk ekspresi yang sah. Penting bagi Indonesia untuk melakukan revisi terhadap pengaturan penebaran kebencian saat ini.

Pada 1 Februari 2018, IMPARSIAL berkerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) dalam mengadakan kegiatan Diskusi Publik dengan judul “Ujaran Kebencian dan Kebebasan Berekspresi; Problem Legislasi dan Penanganannya”. Pemaparan materi Diskusi Publik dilakukan oleh para Narasumber sebagai berikut:

  1. Erwin Natosmal Oemar (Peneliti dari Indonesian Legal Roundtable);
  2. Widati Wulandari, S.H., M.Crim (Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran);
  3. Syahri Dalumunthe, S.H. (Lembaga Bantuan Hukum Bandung); dan
  4. Ardi Manto Adiputra (Koordinator Peneliti dari IMPARSIAL).

IMPARSIAL 2018_180704_0013