Home / Uncategorized / Diskusi Publik “Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia dan Problematika Praktik Hukuman Mati” (Kerjasama IMPARSIAL dengan Fakultas Hukum UNPAR)

Diskusi Publik “Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia dan Problematika Praktik Hukuman Mati” (Kerjasama IMPARSIAL dengan Fakultas Hukum UNPAR)

Hak untuk hidup (right to life) adalah hak yang sangat fundamental untuk setiap manusia. Alasannya, menjadi hak fundamental karena hak untuk hidup bisa dikatakan merupakan dasar dari penikmatan hak-hak lainnya. Seseorang yang dicabut hak hidupnya, maka otomatis orang tersebut tidak bisa menikmati hak-hak yang lainnya. Dalam konteks hukum Hak Asasi Manusia (HAM) sendiri, hak untuk hidup ini dimaksukkan ke dalam kategori non-degrogable right atau hak asasi yang tidak bisa dicabut dalam kondisi atau situasi apapun. Setiap manusia, tanpa terkecuali, bahkan seseorang yang melakukan kejahatan sekalipun harus dapat dipastikan hak hidupnya terjamin dan terlindungi.

Melihat hal tersebut, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), bekerjasama dengan IMPARSIAL. Pada Selasa, 16 Oktober 2018, mengadakan diskusi publik dengan tema “Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia dan Problematika Praktik Hukuman Mati”, yang dibahas oleh:

1. Ibu Maria Ulfah. S.H., M.Hum. (sebagai moderator dan dosen Fakultas Hukum UNPAR)

2. Bapak C. Djisman Samosir. S.H., M.H. (sebagai pembicara, akademisi, dan dosen Fakultas Hukum UNPAR)

3. M. Choirul Anam (Komisioner Komnas HAM RI)

4. Siti Rohanis (Istri Alm. Zulfiqar Ali)

5. Putri Kanesia (Kontras, Pendamping Hukum Yusman Telaumbanua)

6. Al Araf/Evitarossi Budiawan (Imparsial, Pendamping Hukum Zulfiqar Ali)

Maka, berdasarkan hal tersebut salah satu permasalahan besar dalam konteks berlanjutnya praktik hukuman mati di Indonesia adalah maraknya dugaan proses peradilan yang tidak adil (unfair trial) yang dialami oleh tersangka kasus hukuman mati. Hal ini diduga terlihat sejak proses penangkapan, penahanan, hingga penuntutan. Hak-hak tersangka seperti hak untuk mendapat pendampingan hukum, penerjemah dan sebagainya, seringkali diabaikan serta dugaan tindak kekerasan fisik atau psikis dialami untuk mengintimidasi tersangka. Berdasarkan hal itu, pengetahuan serta pemehaman terhadap realitas yang ada saat ini terkait dengan praktik hukuman mati di Indonesia, khususnya dalam setiap proses peradilan seharusnya memperhatikan juga hal-hal demikian.

 

IMPARSIAL 16 OKT 18_181102_0052 IMPARSIAL 16 OKT 18_181102_0071