Home / Uncategorized / Apakah Pencatatan Merupakan Syarat Sah Perkawinan di Indonesia?

Apakah Pencatatan Merupakan Syarat Sah Perkawinan di Indonesia?

Penulis : Dave Bonifacio

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Selanjutnya, Pasal 2 UU Perkawinan mengatakan bahwa:

         “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

       (2)   Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

 Akan tetapi, pada kenyataannya terdapat banyak perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) yang hanya memenuhi tuntutan agama saja berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Sedangkan, tuntutan administratif berdasarkan Pasal 2 ayat (2) tidak dipenuhi karena perkawinannya tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.[1] Lantas, apakah suatu perkawinan harus dicatat agar menjadi sah?

Pada dasarnya, pencatatan yang dilakukan atas suatu perkawinan tidak menjadi syarat sah suatu perkawinan, sehingga tidak memengaruhi keabsahan status suami dan istri.[2] Hal ini didukung dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengatakan bahwa pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan. Adapun materi pokok dalam putusan tersebut berisi pembahasan untuk membuktikan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengenai hubungan perdata anak di luar perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) sepanjang diartikan menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki, yaitu dalam hal ini seorang ayah.[3] Selanjutnya, dalam Putusan MK tersebut dikatakan juga bahwa pencatatan hanya menjadi kewajiban administratif yang membuktikan terjadinya suatu perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi, putusan tersebut menegaskan bahwa makna pentingnya kewajiban administratif yang dimaksud adalah agar negara dapat memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Akan tetapi, perkawinan yang tidak dicatat dapat menimbulkan beberapa akibat hukum yang meliputi konsekuensi yuridis terhadap akibat-akibat perkawinan seperti hak-hak keperdataan, kewajiban pemberian nafkah dan hak waris. Hal ini dikarenakan pencatatan perkawinan menjadi syarat formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan konsekuensi yuridis baik dalam hak-hak keperdataan maupun kewajiban nafkah dan hak waris.[4]

Sebagai kesimpulan, pencatatan tidak menjadi syarat perkawinan yang sah di Indonesia. Pencatatan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan hanya merupakan suatu bukti otentik yang melindungi hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan. Maka dari itu, walaupun pencatatan bukan merupakan syarat sah, perkawinan yang tidak dicatat dapat membawa konsekuensi terhadap akibat-akibat hukum yang muncul dari suatu perkawinan.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Referensi:

[1] Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14-Nomor 3, September 2017, halaman 256.

[2] Ibid., halaman 256.

[3] Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010#:~:text=Putusan%20MK%20Nomor%2046%2FPUU%2DVIII%2F2010%20menyatakan%20bahwa,tidak%20memiliki%20kekuatan%20hukum%20mengikat (diakses pada tanggal 24 Februari 2021).

[4] Rachmadi Usman, Op.Cit., halaman 259.